Jenis Kejahatan Penerbangan

Oleh: Adhy Riadhy Arafah

Dalam dunia penerbangan banyak dikenal jenis kejahatan dalam transportasi udara ini. Jenis kejahatan ini bervariasi, sehingga pengenaan aturannya pun berbeda yang tentu saja berdampak pada konsekuensi hukum yang berbeda. Dari pengalaman Pusat Kajian Hukum Udara dan Angkasa / Center for Air and Space Law (CASL) mengikuti pembahasan mengenai kejahatan penerbangan, banyak yang kesulitan untuk membedakan antar satu kejahatan dengan kejahatan yang lain. Untuk itu kami akan membahas jenis kejahatan ini:

  1. Unruly Passenger

Dari sekian banyak tindakan yang membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan sipil, unruly passenger menempati urutan pertama dalam hal jumlah yang sering terjadi di penerbangan sipil. Unruly passenger adalah tindakan penumpang yang tidak mengikuti tata tertib penerbangan sipil. Sekalipun tidak semua tindakan ini ditujukan sebagai tindakan yang disengaja untuk membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, namun sering terjadi tindakan ini memberikan dampak kepada keselamatan dan keamanan penerbangan. Beberapa contoh kasus yang bisa dianggap sebagai tindakan unruly passenger seperti: berkelahi dalam pesawat, mabuk, melawan crew pesawat, merokok dalam pesawat dan tindakan lain yang dianggap mengganggu tata tertib penerbangan.

Untuk tindakan ini, dunia penerbangan internasional memberikan perhatian dengan dikeluarkannya Konvensi Tokyo 1963 serta memperbarui aturannya melalui Protokol Montreal 2014. Indonesia sendiri saat ini telah meratifikasi Konvensi Tokyo 1963 dan bersiap untuk meratifikasi peraturan pembaruannya, Protokol Montreal 2014.

 

  1. Hijacking / Pembajakan

Hijacking atau pembajakan pesawat merupakan suatu tindakan yang mencoba mengambil alih kendali atau kontrol pesawat secara tidak sah untuk tujuan tertentu. Hal yang memberatkan dari jenis kejahatan ini adalah kejahatan ini dikategorikan sebagai kejahatan internasional, yang artinya yurisdiksi hukum negara-negara lain sangat mungkin diberlakukan kepada si pelaku yang memungkinkan si pelaku untuk tidak bisa kabur dari jeratan hukum.

Pengaturan mengenai kejahatan ini diatur dalam Konvensi Den Haag 1970 dan diperbarui melalui Protokol Beijing 2010. Indonesia saat ini telah menjadi peserta dari Konvensi Den Haag 1970 namun belum menjadi peserta Protokol Beijing 2010.

 

  1. Sabotase

Sabotase merupakan kejahatan yang menargetkan fasilitas penunjang penyelenggaraan penerbangan sipil. Sekalipun target utama dari kejahatan ini dalam bukan pesawat sipilnya namun tindakan ini akan berdampak pada keselamatan dan keamanan penerbangan sipil. Adapun kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan sabotase adalah kejahatan yang menargetkan fasilitas darat seperti navigasi penerbangan, bandara maupun pemberian informasi palsu. Perlu diketahui, bahwa candaan seperti membawa bom atau adanya bom dalam pesawat sipil dikategorikan sebagai kejahatan sabotase.

Kejahatan ini termasuk kategori sebagai kejahatan internasional. Adapun pengaturan kejahatan ini diatur dalam Konvensi Montreal 1971 dimana Indonesia telah peserta Konvensi ini dan Protokol Montreal 1988. Adapun pembaruan dari ketentuan ini berada di Konvensii Beijing 2010 dan saat ini Indonesia belum menjadi peserta Protokol Montreal 1988 dan Konvensi Beijing 2010

 

  1. Membawa Senjata Yang Mudah Meledak

Lahir setelah kasus Lockerbie, Konvensi Montreal 1991 mengatur mengenai kejahatan tentang membawa yang mudah meledak tanpa pemberian tanda. Konvensi ini mewajibkan siapapun yang membawa barang yang mudah meledak atau berbahaya dan berdampak pada keselamatan dan kemanan penerbangan wajib untuk diberi tanda dan taat pada pengaturan untuk penempatan barang tersebut sesuai prosedur. Adapun kejahatan ini masuk dalam kategori sebagai kejahatan internasional.

 

  1. Menjadikan Pesawat Sebagai Senjata Penghancur

Sebagai respon dari kasus 9/11 di Amerika Serikat yang menghancurkan Menara World Trade Center (WTC) pada tahun 2001, dunia penerbangan internasional mengeluarkan Konvensi Beijing 2010. Konvensi ini tidak saja mengatur kejahatan yang menargetkan  penerbangan sipil, melainkan juga mengatur tentang penggunaan pesawat sipil sebagai senjata untuk target penyerangan. Kejahatan ini dikategorikan sebagai kejahatan internasional bersamaan juga kejahatan penggunaan senjata Bio Chemical Nuclear weapon.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

code