Persiapan Ratifikasi Protokol Montreal 2014 Oleh Indonesia

Bertempat di Bogor (5/4), Pusat Kajian Hukum Udara dan Angkasa/CASL berkesempatan memberikan paparan terkait urgensi dan penyamaan persepsi untuk persiapan ratifikasi Protokol Montreal 2014. Adhy Riadhy Arafah dari Pusat Kajian Hukum Udara dan Angkasa dalam paparannya mengatakan, maraknya kasus unruly passenger di pesawat sipil yang berujung pada bebasnya pelaku dari hukum perlu pengaturan baru. Untuk itu, ICAO telah mengamanatkan negara-negara anggotanya untuk segera meratifikasi Protokol Montreal 2014 sebagai antisipasi kekosongan hukum yang terjadi saat ini. Protokol ini  juga memberikan jawaban atas banyaknya pertanyaan terkait kerugian yang dialami oleh perusahaan maskapai akibat sikap unruly passenger yang dalam Konvensi Tokyo 1963 tidak diatur.

Acara rapat pembahasan persiapan ratifikasi Protokol Montreal 2014 diinisiasi oleh Bagian Kerjasama Luar Negeri, Direktorat Jendral Perubungan Udara. Adapun dalam pertemuan ini dihadiri oleh para regulator, operator dari bandara dan maskapai, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pusat Kajian Hukum Udara dan Angkasa/CASL.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

code