CASL dan IATA Regional Office Indonesia Membahas Draft Peraturan Menteri Perhubungan Pelaksana Ratifikasi Konvensi Montreal 1999

Hari Rabu (27/9/17) bertempat di kantor IATA Regional Office Indonesia di Jakarta, Pusat Kajian Hukum Udara dan Angkasa (CASL) melakukan diskusi mengenai  Draft Peraturan Menteri Perhubungan  Pelaksana Ratifikasi Konvensi Montreal 1999 yang dibuat oleh pemerintah dan akan  disampaikan kepada perwakilan IATA dan pihak maskapai yang berperasi di Indonesia. Kegiatan ini untuk mengetahui sejauh mana Draft Peraturan Menteri Perhubungan  Pelaksana Ratifikasi Konvensi Montreal 1999 ini telah sesuai dengan Konvensi Montreal 1999 dan mampu melindungi pihak-pihak di dalamnya seperti penumpang maupun pihak maskapai.

Diskusi berlangsung sangat menarik mengingat banyak pasal dalam draft tersebut didiskusikan dengan membandingkan kasus yang pernah dialami oleh pihak maskapai. Draft tersebut juga menjadi perhatian terkait kesesuaiannya dengan ketentuan perundang-undangan nasional dan implementasinya. Pertemuan ini menghasilkan banyak catatan atas draft ini dan diharapkan bisa menjadi masukan kepada pemerintah untuk bisa dilakukan perbaikan.

2 Comments on CASL dan IATA Regional Office Indonesia Membahas Draft Peraturan Menteri Perhubungan Pelaksana Ratifikasi Konvensi Montreal 1999

  1. Àpakah Permenhub Pelakasana Ratifikasi Montreal Convention telah ditandatangani oleh P Budi Karya? Jika telah ditandatangani, bisa dishare Nomer Permenhub tsb? Saya pemerhati penerbangan komersial, menurut anda, apakah permenhub 77/2011 sudah bisa diaplikasikan tanpa adanya Kepmenhub?

    • Pembahasan terakhir mengenai Permenhub tentang Ratifikasi Montreal 99 masih menyisakan kesepakatan dengan maskapai terkait dengan alokasi waktu diberlakukan tanggung gugat, utamanya terkait dengan keterlambatan. Beberapa maskapai yang hadir belum menemukan kesepakatan terkait itu, namun semua perusahaan maskapai sepakat dan berkomitmen untuk pemenuhan niloai ganti rugi sesuai dengan Konvensi Montreal 99.

      Permenhub 77/2011 bisa diaplikasikan. Permenhub sendiri merupakan pelaksana teknis dari UU 1/2009.

      salam,

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

code