KETIKA NEGARA MENUTUP RUANG UDARANYA

Oleh: Adhy Riadhy Arafah[1]

 

Krisis diplomatik di Timur Tengah antara Qatar dengan negara-negara kawasan yang dipimpin oleh Arab Saudi beserta Mesir, Uni Emirat Arab, Bahrain, Lybia, Yaman dan Maladewa berdampak pada penutupan ruang udara negara-negara tersebut untuk tidak bisa dilintasi oleh maskapai nasional Qatar dengan diikuti penghentian penerbangan dari dan atau ke negara Qatar oleh tujuh negara yang bersengketa dan sebaliknya. Tindakan ini tak ayal melahirkan kontrovensi tidak saja terhadap negara yang sedang bersengketa tersebut melainkan warga negara lain yang menggunakan maskapai Qatar Airways dengan tujuan negara-negara yang sedang berkonflik tersebut.

Keprihatinan atas krisis ini juga lahir mengingat bahwa maskapai Qatar Airways sendiri dikenal sebagai maskapai terbaik dunia berdsarkan penilaian Skytrax dan menerbangkan banyak penumpang ke banyak destinasi di seluruh dunia dengan pelayanan yang sangat baik. Dan bagi para penumpang, khususnya dari Indonesia, tak sedikit pilihan jatuh ke maskapai ini untuk tujuan perjalanan ibadah Umrohnya.

Sifat Ruang Udara

Wilayah udara suatu negara adalah mutlak adanya dan berbanding lurus dengan wilayah yang ada di bawahnya, yang dalam prinsip hukum Romawi dikatakan “cujus est solum ejus usque ad coelom et ad inferos” dimana siapa yang memiliki tanah daratan juga memiliki wilayah udara di atasnya. Sekalipun tidak ada definisi secara jelas mengenai terminologi wilayah udara dalam Konvensi Penerbangan Internasional atau dikenal sebagai Konvensi Chicago 1944, hanya saja, teritori berdasarkan definisi pasal 2 dari Konvensi Chicago 1944 meliputi wilayah udara di atas wilayah suatu daratan maupun lautan suatu negara.

Kedaulatan atas wilayah udara suatu negara tercantum dalam pasal 1 Konvensi Chicago 1944 tentang International Civil Aviation adalah bersifat absolut dan eksklusif. Sifat absolut mengandung makna bahwa memasuki wilayah udara suatu negara haruslah mendapatkan ijin dari negara kolong di bawahnya, dimana ketentuan mengenai innocent passage tidaklah berlaku di ruang udara seperti halnya yang berlaku di laut. Sedangkan bersifat eksklusif mengandung arti bahwa segala aktivitas penerbangan yang memasuki wilayah udara negara lain haruslah tunduk pada ketentuan peraturan negara kolong di bawahnya.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa tindakan negara Arab Saudi beserta negara-negara sekutunya secara hukum internasional dapat dibenarkan. Kendati demikian, secara pratek, penutupan ruang udara suatu negara umumnya dilakukan dengan alasan keselamatan dan keamanan penerbangan sipil yang akan melintas maupun faktor keamanan negara yang dilintasi seperti penggunaan ruang udara udara untuk latihan militer negara kolong atau jika ruang udara yang akan dilintasi pesawat sipil tidak aman akibat adanya konflik bersenjata. Namun demikian, pentupan ruang udara suatu negara disebabkan alasan politik bisa juga terjadi, seperti halnya yang dilakukan oleh Indonesia di awal tahun 2017, dengan alasan tindakan resiprositas, yang menutup ruang udaranya dari penerbangan non-komersial Perdana Menteri Israel saat akan melintasi Indonesia menuju Australia. Akibat tindakan Indonesia yang menutup ruang udaranya, pesawat Perdana Menteri Israel harus memutar lebih jauh dan menghindari ruang udara Indonesia untuk menuju ke Australia.

Hak Lintas Udara Atas Suatu Negara

Sekalipun sifat ruang udara adalah tertutup, namun demikian terhadap pesawat yang akan melintasi negara lain haruslah mendapatkan ijin, yang untuk penerbangan komersial negara dimana maskapai terdaftar wajib untuk membuat perjanjian bilateral. Secara teknis, pemberlakukan perjanjian bilateral antara negara dimana maskapai yang didaftarkan dengan negara yang dilintasi mengacu pada ketentuan Transit Agreement 1944 dan bersifat Government to Government dimana model hak lintasnya dikenal dengan nama Freedom of the Air.

Ada sembilan varian dalam pertukaran “freedom of the air” terhadap pesawat komersial berjadwal yang melintasi suatu negara. Namun umumnya, negara-negara enggan untuk mempertukarkan “eighth and ninth freedom of the air” yaitu kebebasan untuk melakukan penerbangan komersial dari satu titik ke titik lainnya dalam satu negara (cabotage), dimana aktivitas komersial ini umumnya lebih ditujukan kepada maskapai dalam negeri dalam rangka melindungi maskapai nasional negara kolong secara komersial.

Banyaknya perjanjian bilateral yang lahir antar negara, menyebabkan ketidakefisienan apabila menyangkut first and second freedom of the air dimana pesawat hanya melintas suatu negara tanpa melakukan pendaratan dan pesawat mendarat hanya karena alasan teknis bukan untuk alasan komersial. Untuk hal tersebut, negara-negara peserta Transit Agreement 1944 sepakat untuk tidak memberlakukkan perjanjian bilateral untuk hak lintas udara terhadap ketentuan first and second freedom of the air. Namun, tercatat tidak semua negara menjadi peserta Transit Agreement 1944, seperti Indonesia, Arab Saudi, Rusia, Tiongkok dan Kanada.

Tidak jelas mengapa negara-negara tersebut di atas tidak menjadi peserta Transit Agreement 1944, namun secara konsekuensi hukum, setiap maskapai asing yang melintas negara non-peserta Transit Agreement 1944 wajib mempunyai perjanjian bilateral.

Bagaimanapun, penutupan ruang udara Arab Saudi dari penerbangan komersial Qatar searah dengan kebijakan Arab Saudi untuk tidak menjadi peserta Transit Agreement 1944, namun kebijakan negara-negara lainnya yang ikut menutup ruang udaranya namun menjadi peserta Transit Agreement 1944 patut dipertanyakan apabila Qatar hanya melakukan hak lintas untuk first and second freedom of the air.

Melebarnya krisis diplomatik Timur Tengah hingga ke ruang udara diharapkan cepat berakhir, mengingat aktivitas penerbangan dunia telah menempatkan Timur Tengah sebagai bagian yang penting baik dari mendominasinya maskapai Timur Tengah sebagai maskapai terbaik maupun banyaknya bandara di Timur Tengah menjadi bandara hub-dunia.

[1] Direktur Center for Air and Space Law (CASL)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

code