Indonesia Resmi Ratifikasi Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air 1999 (Konvensi Montreal 1999) (2 habis)

Oleh: Adhy Riadhy Arafah[*]

 

Sejak lama terhitung mulai tahun 1999, Indonesia selalu gagal untuk meratifikasi Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air 1999 atau dikenal dengan Konvensi Montreal 1999. Konvensi ini mengatur mengenai hak tanggung gugat bagi penumpang maskapai yang mengalami kerugian selama perjalanan dengan rute internasional. Secara pemberlakuan hukumnya, Konvensi ini menggantikan Konvensi Warsawa 1929, dimana Indonesia telah meratifikasi Konvensi Warsawa melalui Staatsblad 1939 sejak zaman Kolonial Belanda. Namun, terhitung sejak tanggal 23 November 2016, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Montreal 1999 melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2016.

Proses ratifikasi yang memakan waktu lama ini telah mengangkat banyak isu hukum, dimana Pusat Kajian Hukum Udara dan Angkasa sejak tahun 2015 terlibat dalam beberapa diskusi dengan memberikan masukkan kepada Pemerintah utamanya terkait interpretasi Konvensi Montreal 1999 serta harmonisasinya dengan hukum nasional. Di sini, penulis membagi pengalaman terkait berbagai isu hukum selama mengikuti proses diskusi mengenai ratifikasi Konvensi Montreal 1999.

Jumlah Ganti Rugi

Sebagai pengganti atau pembaharu dari Konvensi Warsawa 1929, jumlah nilai kompensasi yang ditawarkan oleh Konvensi Montreal 1999 jauh meningkat dibandingkan Konvensi sebelumnya dan menggunakan satuan mata uang International Monetary Fund (IMF) yang berupa Special Drawing Right (SDR). Dalam proses ratifikasinya, ketentuan ini menjadi hal yang ditakutkan bagi maskapai nasional apabila Konvensi ini diratifikasi oleh Indonesia, seiring akan meningkatnya biaya yang akan dikeluarkan pihak maskapai manakala terjadi kecelakaan untuk membayar ganti rugi. Untuk itu di awal tahun 2016, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI mengadakan pertemuan dengan pihak maskapai nasional bersama Kementerian Perhubungan, International Air Transport Association (IATA), Pusat Kajian Hukum Udara dan Angkasa (CASL) Fakultas Hukum Universitas Airlangga, MHU dan Inadonesia National Air Carriers Association (INACA) membahas terkait kekhawatiran ini

Dinyatakan dalam pasal 21 dari Konvensi Montreal 1999, nilai kompensasi terhadap kecelakaan yang menyebabkan kematian atau luka mencapai 100.000 SDR. Namun ada hal yang menarik terkait nilai kompensasi dalam Konvensi Montreal 1999 yang ternyata evaluasi jumlah nilai bisa berubah seiring peningkatan kebutuhan hidup rata-rata, dimana sejak 1 Januari 2010, nilai kompensasi terhadap ketentuan pasal 21 meningkat menjadi 113.100 SDR. Terhadap keterlambatan penumpang, pasal 22 Konevnsi Montreal 1999 mengatur ganti rugi sebesar 4150 SDR dan sejak 1 Januari 2010 menjadi 4694 SDR. Adapun ketentuan bagasi 1000 SDR menjadi 1113 SDR dan kargo 17 SDR/Kg menjadi 19 SDR/Kg berlaku atas keterlambatan, kehilangan ataupun kerusakan. Besarnya ketentuan jumlah kompensasi untuk ganti rugi ini (1 SDR ± Rp.18150) bahkan melampaui jumlah kompensasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM 77 Tahun 2011) dimana untuk korban meninggal mencapai Rp. 1,25 Milyar.

Membahas ketentuan ini, Pusat Kajian Hukum Udara dan Angkasa (CASL) yang diwakili oleh direkturnya, Adhy Riadhy Arafah, memberikan masukan bahwa ratifikasi Konvensi Montreal 1999 berarti memaksa perusahaan maskapai untuk ikut dalam asuransi terkait ketentuan ganti rugi seperti termaktub pada pasal 50 Konvensi Montreal 1999. Sekalipun demikian, PM 77 Tahun 2011 juga mengatur hal yang sama terkait kewajiban untuk ikut dalam asuransi dalam hal pembayaran kompensasi ganti rugi.  Ketentuan ini sebenarnya adalah memberikan perlindungan kepada maskapai manakala terjadi kecelakaan yang menimpa maskapai, maka pihak asuransi lah yang akan membayar ganti rugi kepada pengguna jasa maskapai.

Terkait dengan premi yang harus dibayarkan oleh pihak maskapai, banyak faktor nilai pembayaran premi suatu maskapai berbeda satu sama lainnya. Seperti pembayaran premi kesehatan pada umumnya, misalnya, pembayaran premi kesehatan antara orang yang sehat dengan orang yang sakit tentu berbeda, orang yang sakit akan membayar lebih mahal daripada orang yang sehat dikarenakan faktor resiko orang sakit lebih besar daripada orang yang sehat. Dalam konteks premi asuransi tanggung gugat maskapai, perusahaan maskapai dengan reputasi tingkat keselamatan yang tinggi akan membayar premi lebih rendah daripada perusahaan maskapai dengan dengan reputasi keselamatan yang rendah. Sehingga kekhawatiran beban pembayaran kompensasi kepada pihak yang mengalami kerugian oleh maskapai nasional tidak perlu dikhawatirkan, dan cukuplah bagi maskapai nasional untuk fokus pada peningkatan standar keselamatannya.

Sejalan dengan keterangan di atas, CEO Malaysia Airlines dalam penyataannya di media atas kecelakaan MH17 menjelaskan bahwa segala kerugian yang menimpa pihak-pihak dalam kecelakaan tersebut menjadi kewajiban pihak ke-3 yang dalam hal ini asuransi. Professor Ludwig Weber dari McGill University dalam keterangannya mengatakan bahwa “tidak ada satupun perusahaan maskapai yang mengalami kebangkrutan akibat pembayaran kompensasi kecelakaan pesawat udara.” Beliau melanjutkan bahwa “bangkrutnya perusahaan maskapai yang disebabkan oleh kecelakaan lebih disebabkan karena turunnya kepercayaan masyarakat untuk menggunakan maskapai tersebut yang pada akhirnya berdampak pada tidak adanya pemasukan operasional maskapai.”

Perlindungan Warga Negara

Melihat dari sejarahnya, ketentuan mengenai peningkatan jumlah kompensasi merupakan usulan dari negara Amerika Serikat agar setiap warga negaranya yang melakukan perjalanan di seluruh dunia berhak atas nilai kompensasi yang sesuai dengan taraf hidup di Amerika Serikat. Dari pandangan Indonesia, diratifikasinya Konvensi Montreal 1999 merupakan wujud pemerintah RI untuk melindungi warga negaranya yang melakukan perjalanan dengan pesawat udara. Kasus kecelakaan Air Asia QZ8501 rute Surabaya – Singapura dan penembakan pesawat MH17 Malayasia Airlines adalah sekian kasus yang cukup merugikan penumpang berwarga negara Indonesia. Dalam kasus Air Asia QZ8501, pihak perusahaan maskapai dalam rilis persnya mengatakan bahwa kompensasi yang diberikan kepada penumpang yang menjadi korban akan sesuai dengan ketentuan PM 77 Tahun 2011 sebesar 1,25 Milyar rupiah, sedangkan terhadap warga negara lain yang ikut juga menjadi korban (Korea Selatan) pihak maskapai membayarkan nilai kompensasi sesuai dengan ketentuan Konvensi Montreal 1999 dengan nilai 2 Milyar rupiah.

Dalam surat KBRI Kuala Lumpur yang diperoleh Pusat Studi Hukum Udara dan Angkasa FH Unair, untuk kasus MH17 Malayasia Airlines yang dalamnya terdapat penumpang berwarga negara Indonesia, pihak maskapai menawarkan nilai ganti rugi sebesar US$60.000 dimana penumpang yang bukan berwarga negara Indonesia sebesar US$160.000. Belumnya diratifikasi Konvensi Montreal 1999 menjadi alasan bagi pihak maskapai memberlakukan nilai ganti rugi yang berbeda dan lebih rendah kepada penumpang yang berwarga negara Indonesia, sekalipun argumentasi hukum pihak maskapai dalam hal ini masih bisa diperdebatkan secara hukum.

Akibat hukum ratifikasi Konvensi Montreal 1999 oleh Indonesia dan hubungannya dengan perlindungan negara, tidak saja terkait dengan nilai kompensasi yang tinggi namun juga kemudahan bagi warga negara untuk memperoleh haknya. Ketentuan yurisdiksi ke-5 Konvensi ini sejatinya juga untuk memberi kemudahan bagi korban maupun keluarga ahli warisnya untuk melakukan proses hukum di negaranya yang lebih dikenal baik secara prosedur hukum maupun bahasa yang digunakan.  Tentu akan sangat nyaman apabila korban ataupun ahli warisnya melakukan proses hukum tanpa harus melakukan perjalanan yang jauh ke negara dimana empat yurisdiksi negara lain diberlakukan.

Image positif maskapai

Secara prinsip, tidak satupun perusahaan maskapai yang mengingkan suatu kerugian dalam melakukan aktivitas penerbangannya. Hal yang sama juga bagi pengguna jasa perusahaan maskapai. Namun di setiap aktivitas transportasi udara, kemungkinan terjadi ketidakpenuhan hak dan kewajiban sangat mungkin terjadi. Memberikan nilai kompensasi yang tinggi atau setara dengan maskapai asing lainnya sesuai dengan standar internasional menunjukkan bahwa maskapai nasional kita mampu untuk bersaing secara global.

Sifat transportasi udara yang mengedepankan image dan kepercayaan merupakan modal utama untuk mampu memenangkan persaiangan. Tidak saja terkait rute, pelayanan, standar keselamatan, keamanan nilai kompensasi dan kemudahan bagi penumpang yang diberikan oleh Konvensi Montreal 1999 menjadi daya tawar utama maskapai nasional untuk selalu memperhatikan kualitasnya menuju maskapai berkelas dunia.

 

Salam,

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

code