Sosialisasi Ratifikasi Konvensi Montreal 1999

Sejak lama terhitung sejak lahirnya pada tahun 1999, Indonesia selalu gagal untuk meratifikasi Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air 1999 atau dikenal dengan Konvensi Montreal 1999. Konvensi ini mengatur mengenai hak tanggung gugat bagi penumpang maskapai yang mengalami kerugian selama perjalanan dengan rute internasional. Secara pemberlakuan hukumnya, Konvensi ini menggantikan Konvensi Warsawa 1929, dimana Indonesia telah meratifikasi Konvensi Warsawa melalui Staatsblad 1939 sejak zaman Kolonial Belanda. Namun, terhitung sejak tanggal 23 November 2016, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Montreal 1999 melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2016.

Proses ratifikasi yang memakan waktu lama ini telah mengangkat banyak isu hukum, dimana Pusat Kajian Hukum Udara dan Angkasa sejak tahun 2015 terlibat dalam beberapa diskusi dengan memberikan masukkan kepada pemerintah, pengguna jasa penerbangan, perusahaan maskapai dan organisasi terkait penerbangan, utamanya dalam hal interpretasi Konvensi Montreal 1999 serta harmonisasinya dengan hukum nasional.

Bertempat di hotel Aston, Balikpapan (22/2/2017), Bidang Kerjasama dan Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan RI mengadakan sosialisasi ratifikasi Konvensi ini khususnya terkait implementasinya kepada para pengguna jasa maskapai, regulator, pengguna jasa dan perusahaan maskapai nasional dan internasional. Sosialisasi ini dibuka oleh Kepala Bidang Kerjasama dan Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Bapak Agoes Soebagio yang dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Kasi Tarif Jasa Pelayanan Angkutan Udara; Mellyana Nur, Legal Corporate Garuda Indonesia Anwar Musni, Country Manager IATA for Indonesia Rita Rompas, dan Direktur Pusat Kajian Hukum Udara dan Angkas Adhy Riadhy Arafah.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

code