Indonesia Resmi Ratifikasi Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air 1999 (Konvensi Montreal 1999) (1)

Oleh: Adhy Riadhy Arafah[*]

 

Sejak lama terhitung mulai tahun 1999, Indonesia selalu gagal untuk meratifikasi Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air 1999 atau dikenal dengan Konvensi Montreal 1999. Konvensi ini mengatur mengenai hak tanggung gugat bagi penumpang maskapai yang mengalami kerugian selama perjalanan dengan rute internasional. Secara pemberlakuan hukumnya, Konvensi ini menggantikan Konvensi Warsawa 1929, dimana Indonesia telah meratifikasi Konvensi Warsawa melalui Staatsblad 1939 sejak zaman Kolonial Belanda. Namun, terhitung sejak tanggal 23 November 2016, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Montreal 1999 melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2016.

Proses ratifikasi yang memakan waktu lama ini telah mengangkat banyak isu hukum, dimana Pusat Kajian Hukum Udara dan Angkasa sejak tahun 2015 terlibat dalam beberapa diskusi dengan memberikan masukkan kepada Pemerintah utamanya terkait interpretasi Konvensi Montreal 1999 serta harmonisasinya dengan hukum nasional. Di sini, penulis membagi pengalaman terkait berbagai isu hukum selama mengikuti proses diskusi mengenai ratifikasi Konvensi Montreal 1999.

Pemberlakuan Yurisdiksi Ke-5

Banyak hal baru yang terkait dengan Konvensi Montreal 1999, salah satu yang menjadi sorotan pada saat proses ratifikasi adalah pemberlakuan yurisdiksi ke-5 dari Konvensi ini. Berbeda dengan Konvensi Warsawa 1929 dimana ada empat yurisdiksi negara dimana gugatan bisa diajukan menurut pasal 28 (1), diantaranya: 1) negara dimana kantor pusat maskapai berada; 2) negara dimana kantor maskapai terdaftar; 3) negara tujuan akhir penumpang; 4) negara dimana kontrak antara penumpang dan maskapai dibuat. Pada Konvensi Montreal 1999, pasal 33 (2), menambahkan ketentuan yurisdiksi baru dimana penumpang dapat menggugat berdasarkan tempat domisili penggugat. Sebagai ilustrasi kasus dalam ketentuan ini, jika A adalah seorang yang berpenduduk Indonesia dan melakukan perjalanan dengan maskapai asing (misal: Singapore Airlines) dari Singapura ke Thailand namun dalam perjalanannya terjadi kecelakaan yang menyebabkan luka atau kematian terhadap A, maka A maupun ahli warisnya dapat menggugat pihak maskapai di Indonesia berdasarkan atas status kependudukan A sebagai penduduk Indonesia, tanpa harus menggugat pihak maskapai di negara kantor maskapai berada.

Dalam perjalanannya, yurisdiksi ke-5 dalam Konvensi Montreal 1999 menjadi topik utama yang menjadi kesulitan dalam hal ratifikasi karena dianggap sulit diterapkan manakala putusan mahakamah asing dalam putusannya menjatuhkan hukuman terhadap maskapai nasional. Hal ini terkait dengan interpretasi pasal 436 Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering (RV) yang mencantumkan tidak berlakunya putusan mahkamah asing di Indonesia yang bersifat menyeluruh terhadap semua perkara yang diputus oleh mahkamah asing, sekalipun dalam ketentuannya mengatur perkecualian terhadap putusan ganti rugi terhadap pengangkutan kapal.

Melakukan analogi persamaan sifat antara kapal dan pesawat yang mengangkut penumpang atau kargo menjadi celah bahwa pemberlakukan perkeculian ketentuan pasal 436 RV bisa diterima juga untuk pemberlakukan terhadap pesawat udara, dimana baik kapal maupun pesawat udara dalam hal melakukan pengangkutan dapat bersifat lintas negara.

Pemberlakuan putusan asing di Indonesia semestinya bukan menjadi hal yang baru, mengingat bahwa ketentuan mengenai yurisdiksi Konvensi Warsawa 1929 yang telah diratifikasi oleh Indonesia juga mengatur ketentuan yurisdiksi mahkamah asing dalam hal adanya gugatan. Sehingga, ketentuan terhadap putusan mahakamah asing dan pemberlakuannya di Indonesia tidak menjadi masalah. Walapun terdapat hal yang menjadi perhatian, diantaranya terkait ketentuan mengenai tatacara pelaksanaan keputusannya. Secara spesifik Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengatur mengenai tatacara pelaksanaan putusan arbitrase asing, seperti termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990. Ketentuan ini seharusnya bisa manjadi acuan untuk pembentukan pemberlakuan tatacara pelaksanaan putusan mahakamah asing untuk gugatan terhadap transportasi udara yang bersifat lintas negara.

Implikasi Terhadap Undang-undang Penerbangan Nomor 1/2009

Ratifikasi Konvensi Montreal 1999 juga berimplikasi terhadap ketentuan nasional, seperti UU 1/2009 tentang Penerbangan. Mengacu pada ketentuan pasal 4 dari UU 1/2009, ketentuan yurisdiksi ke-5 maupun yurisdiksi ke-4 dari Konvensi Montreal 1999 tidaklah sejalan dengan UU 1/2009. UU 1/2009 mengatur bahwa pemberlakuan Undang-undang hanya terbatas pada: 1) segala aktivitas di ruang udara Republik Indonesia; 2) semua pesawat dari dana tau ke Indonesia dan; 3) pesawat udara Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia.

Sebagai ilustrasi kasus pertama (yurisdiksi ke-4), jika A yang merupakan penduduk negara Malaysia membeli tiket maskapai asing (misal; KLM) di Indonesia dengan rute Paris ke Moskow namun dalam perjalanannya terjadi kecelakaan yang menyebabkan luka atau kematian terhadap A, maka A maupun ahli warisnya tidak dapat menggugat pihak maskapai di Indonesia berdasarkan UU 1/2009 karena tidak terpenuhinya unsur yurisdiksi pemberlakuan seperti yang termaktub dalam pasal 4 UU 1/2009. Hal ini juga berlaku untuk ilustrasi kasus kedua (yurisdiksi ke-5), dimana jika A adalah seorang yang berpenduduk Indonesia dan melakukan perjalanan dengan maskapai asing (misal: Singapore Airlines) dari Singapura ke Thailand namun dalam perjalanannya terjadi kecelakaan yang menyebabkan luka atau kematian terhadap A, maka A maupun ahli warisnya tidak dapat menggugat pihak maskapai di Indonesia berdasarkan UU 1/2009.

International Civil Aviation Organization (ICAO) sangat menganjurkan setiap ketentuan nasional suatu negara bisa bersifat extraterritorial. Mencermati ketentuan di atas, dengan ilustrasi kasusnya, UU Nasional 1/2009 masih belum bersifat extraterritorial layaknya ketentuan hukum internasional mengenai ketentuan tanggung gugat. Sekalipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Montreal 1999 ke dalam hukum nasional, penyesuaian terhadap ketentuan hukum nasional terkait tanggung gugat penerbangan sangat diperlukan, hal ini agar tidak terjadi overlapping maupun ketidak konsistenan hukum nasional dengan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Ketidaksesuaian ketentuan pada pasal 4 dan pasal 176 di UU 1/2009 juga menjadi persoalan tersendiri. Hal ini terlihat pada penjelasan pasal 176, yang menempatkan yurisdiksi pengadilan justeru sesuai dengan Konvensi Montreal 1999 namun tidak sejalan dengan ketentuan pasal 4 UU 1/2009.  Penempatan yurisdiksi harusnya termuat dalam ketentuan pasal layaknya Konvensi Montreal 1999 yang menempatkan ketentuan yurisdiksi pengadilan dalam isi pasalnya, namun tidak dengan UU 1/2009 yang menempatkan ketentuannya dalam penjelasan.

(bersambung…)

[*] Direktur Pusat Kajian Hukum Udara dan Angkasa

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

code