Memaknai ‘Sanksi’ Dalam Bisnis Penerbangan

Oleh:

Adhy Riadhy Arafah*

 

“Sanksi” bagi kalangan masyarakat umum identik dengan hukuman atas kesalahan yang telah diperbuat. Adapun penerapan sanksi diharapkan mampu memberikan efek jera agar di masa mendatang kesalahan tersebut tidak terulang lagi. Dalam prakteknya, proses pengenaan sanksi akan diberikan berjenjang dari hirarki yang paling tinggi memberikan sanksi kepada yang lebih rendah di bawahnya, kemudian yang di bawahnya akan memberikan sanksi kepada yang lebih lemah dan seterusnya sampai di level yang paling rendah. Sedangkan di hubungan tataran organisasi seperti negara, pengenaan sanksi identik dengan hukuman yang diberikan oleh pemerintah terhadap entitas yang dianggap tidak menjalankan kaedah-kaedah yang telah diinstruksikan oleh negara. Bagi entitas seperti perusahaan, sanksi akan diberikan kepada yang lebih lemah seperti kepada pegawai dari perusahaan tersebut.

Kasus kesalahan menurunkan penumpang penerbangan internasional di terminal domestik oleh perusahaan maskapai Lion Air dan Air Asia memantik perhatian yang besar baik kalangan masyarakat umum maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini tak lepas bukan saja dari kenapa kasus ini bisa terjadi, tetapi juga khusus untuk maskapai Lion Air yang dalam waktu dekat sebelumnya dirundung berbagai masalah seperti pemogokan pilot hingga banyaknya jadwal penerbangannya yang mengalami keterlambatan. Tak ayal, pemerintah sebagai penguasa penyelenggara penerbangan nasional menurut Undang-undang nasional, dalam keterangan persnya memberikan sanksi kepada maskapai ini. Namun apakah sanksi itu bekerja?

 

Pola Bisnis Penerbangan

Bisnis penerbangan adalah bisnis rumit dengan investasi yang tidak murah. Tak heran ada adagium yang mengatakan bahwa bisnis penerbangan ibarat bermain judi, dimana banyak hal yang dipertaruhkan untuk keuntungan yang sangat besar dan malapetaka kebangkrutan sangat dalam apabila mengalami kerugian. Investasi yang sangat besar dalam pengadaan pesawat misalnya, kecil kemungkinan dilakukan dengan pembayaran cash. Umumnya hal ini dilakukan melalui pembiayaan dengan pihak ketiga seperti Bank maupun lessor. Belum lagi investasi jaminan keselamatan sebagai pilar utama bisnis ini, sehingga investasi di bidang pendidikan dan pelatihan kepada crew dan staff menjadi yang tak terelakkan sebagai beban perusahaan maskapai. Lalu bagaimana bisnis ini bisa berjalan dan mencetak untung? Jawabnya satu; KEPERCAYAAN.

Di bisnis ini, faktor kepercayaan adalah hal yang utama. Pemberian kredit pengadaan pesawat bisa menembus ratusan triliun rupiah, tentu tidak mudah begitu saja diberikan jika tidak ada faktor kepercayaan. Hal demikian jika penumpang tidak memiliki kepercayaan akan keselamatan jiwanya untuk terbang dengan suatu maskapai maka penumpang akan beralih untuk tidak terbang bersama perusahaan maskapai tersebut. Lihat saja maskapai negara tetangga Malaysia Airlines, bukan ganti rugi kecelakaan yang menyebabkan kebangkrutannya karena hal ini telah ditanggung asuransi, melainkan dua kali kecelakaan menyebabkan sepinya penumpang untuk percaya terbang bersama maskapai tersebut.

Tidak saja di sisi penyelenggara dan pengguna jasa penerbangan, kepercayaan bagi pemerintah dalam hal pelaksanaan penerbangan sangat dibutuhkan, utamanya terkait dengan image kemampuan negara sebagai masyarakat internasional. Seperti halnya rencana pemerintah Indonesia untuk duduk menjadi Council di International Civil Aviation Organization (ICAO), kepercayaan yang sedang dikampanyekan oleh pemerintah diharapkan dapat menempatkan Indonesia untuk turut aktif dalam masyarakat internasional dalam hal untuk mempengaruhi kebijakan global yang diharapkan mampu berdampak positif bagi kemajuan negara.

 

Menyikapi ‘Sanksi’

Dalam bisnis penerbangan, kata ‘Sanksi’ adalah hal yang sangat sensitif. Hal ini sangat bisa dimaklumi karena pemberian sanksi seperti halnya pelabelan terhadap tingkat kepercayaan yang rendah yang akan memberikan efek berantai, dimana pengenaan sanksi bukan saja bisa kenakan kepada perusahan maskapai, perusahaan navigasi, bandara, perusahaan ground handling, namun juga bisa mengena kepada pemerintah. Tak heran reaksi pengenaan sanksi bisa merembet ke ranah hukum apabila pemberian dan penyikapan terhadap sanksi dilihat sebagai konstruksi “penghukuman” bukan “instrospeksi”.

Dalam hal melakukan improvisasi keselamatan penerbangan, dunia penerbangan internasional saat ini sedang mengkapanyekan metode ‘just culture’. Suatu metode yang mengedepankan pada penekanan untuk mencari ‘apa yang salah’ daripada mencari ‘siapa yang salah’. Metode ini mencoba menggali kepada semua pihak yang terlibat dalam suatu aktivitas penerbangan untuk tidak takut melaporkan segala hal yang dianggap dapat berpotensi terhadap keselamatan penerbangan. Hal ini termasuk di dalamnya self-report manakala seorang individu melakukan kelalaian yang apabila tidak diatasi atau dilakukan terus menerus akan berdampak pada keselamatan dan keamanan penerbangan.

Bagaimanapun, pemberian dan reaksi yang keras terhadap ‘sanksi’ pada akhirnya tidak akan berdampak terhadap perbaikan positif yang menyeluruh dalam pelaksanaan aktivitas penerbangan. Pemberian dan reaksi ‘sanksi’ yang berlebihan akan menghasilkan ketakutan yang pada level berikutnya akan menjelma menjadi keacuhan untuk melaporkan segala hal yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap keselamatan dan keamanan penerbangan.

Bagi Indonesia, saat ini aktivitas penerbangan adalah satu-satunya aktivitas yang mampu menjangkau semua pulau dan mobilitas penduduknya disaat moda transportasi lain masih belum bisa menjangkau sepenuhnya. Keberhasilan industri penerbangan nasional dapat dibangun dengan kuat manakala lahir suatu kepercayaan antar semua elemen yang terlibat di dalamnya. Kepercayaan ini bisa lahir manakala setiap entitas bekerja dengan semangat saling membantu, saling mengingatkan dan yang terpenting adalah saling mendorong untuk kemajuan bersama. Jika hal ini dapat terwujud, maka tidaklah susah bagi industri penerbangan maupun pemerintah untuk dapat berkiprah dan mendapatkan kepercayaan yang lebih luas lagi mata dunia internasional.

* Dosen dan Direktur Pusat Kajian Hukum Udara dan Angkasa, Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

code