Perang Antar Maskapai Asia Tenggara

Oleh: Adhy Riadhy Arafah, S.H., LL.M (Adv)[1]

 

Tak habis berita mengenai langkah bisnis maskapai penerbangan nasional Lion Air setelah pembelian jumlah pesawat yang fantastik, kini Lion Air melakukan ekspansi pasar dengan  menggandeng perusahaan negeri jiran untuk membenetuk maskapai baru yang berpusat di negeri jiran. Sebuah langkah yang melawan arus di tengah tren nasional yang justeru menjual kepemilikan saham maskapai nasional kepada asing seperti AWAIR kepada Air Asia dan MANDALA kepada Tiger Airways.

 

Ketentuan Internasional

Konsep kedaulatan memainkan peranan yang penting dalam aktivitas penerbangan. Hal ini seperti yang termuat di pasal 1 dari Konvensi Chicago 1944 yang mengatur bahwa ruang udara adalah bersifat utuh dan ekskulsif (complete and exclusive). Konsekuensinya, negara di bawahnya (negara kolong) memiliki hak yang bersifat absolut atas ruang udaranya.

Sekalipun ruang udara bersifat eksklusif, namun aktivitas ekonomi di ruang udara yang melintasi antar negara tidak mungkin untuk dipungkiri keberadaannya. Hal ini dalam ketentuan pasal 6 Konvensi Chicago 1944 diatur bahwa setiap aktivitas ruang udara haruslah mendapatkan “special permission” dari negara kolong sebagai konsekuansi dari ketentuan pasal 1 Konvensi Chicago terkait sifat ruang udara suatu negara.

Pemberian “special permission” terhadap aktivitas penerbangan di ruang udara diberikan kepada setiap aktivitas penerbangan komersial yang bersifat terjadwal yang dilakukan secara bilateral (bilateral air agreements) antar negara (G to G) yang mempertukarkan kebebasan di udara (freedom of the air).

Dalam pelaksanaannya, pertukaran “freedom of the air” didasarkan atas prinsip resiprositas, dimana sekalipun “traffic rights” yang diperkurkan tidaklah selalu sama, namun negara para pihak mendapatkan keuntungan yang “setimpal”. Ada sembilan varian dalam pertukaran “freedom of the air” terhadap pesawat komersial berjadwal yang melintasi suatu negara. Namun umumnya, negara-negara enggan untuk mempertukarkan “eighth and ninth freedom of the air” yaitu kebebasan untuk melakukan penerbangan komersial dari satu titik ke titik lainnya dalam satu negara (cabotage), dimana aktivitas komersial ini umumnya lebih ditujukan kepada maskapai dalam negeri (pasal 85 (1) UU 1/2009).

 

Strategi Perusahaan Maskapai

Pada tahap identifikasi perusahaan maskapai penerbangan, implementasi eksklusivitas atas ruang udara suatu negara diartikan dengan nasionalitas suatu perusahaan maskapai penerbangan, dimana naionalitas perusahaan penerbangan dapat dinilai dari “kepemilikan (ownership) dan kendali (control)”. Namun demikian, setiap negara menentukan standar yang berbeda-beda untuk hal ini. Amerika Serikat misalnya, menetapkan bahwa perusahaan maskapai penerbangan negara tersebut harus dimiliki minimal 75% sahamnya oleh warga negara Amerika Serikat, sedangkan negara-negara Eropa menentukan kepemilikan saham minimal 51% harus dimiliki warga negaranya.

Besarnya pengaruh negara dan ketentuan mengenai nasionalitas suatu maskapai dalam pengaturan aktivitas penerbangan memaksa perusahaan maskapai penerbangan mencari model bisnis agar bisa terus melakukan aktivitas bisnis yang bersifat lintas negara dengan tidak bertentangan dengan ketentuan internasional yang memberikan ekskulsivitas ruang udara kepada negara. Beberapa model bisnis yang dilakukan adalah dengan melakukan aliansi bisnis ataupun code share dengan perusahaan maskapai penerbangan domestik untuk semua tujuan-tujuan domestik.

Aliansi ataupun code share dengan perusahaan maskapai penerbangan domestik memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, dimana bagi perusahaan penerbangan internasional, mereka dapat menjual tiket penerbangan internasional dengan tujuan akhir titik poin yang hanya dapat dicapai dengan penerbangan domestik. Sedangkan bagi perusahaan penerbangan domestik, aliansi ini secara langsung dapat menambah tingkat keterpenuhan pesawat dengan tujuan domestiknya.

Model kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak ini pada perkembangannya, terutama perusahaan maskapai penerbangan bermodal yang kuat, berkembang menjadi suatu ekspansi bisnis dengan membeli saham perusahaan maskapai yang menjadi aliansi bisnisnya. Memaksimalkan keuntungan dengan membeli saham perusahaan maskapai penerbangan dari negara lain tentu menjadi tujuan utama dari aksi korporasi ini. Sekalipun perusahaan maskapai penerbangan merupakan perusahaan swasta, namun demikian, berdasarkan ketentuan internasional maupun nasional yang berlaku, secara umum, ownership dan control badan hukum nasional atas suatu perusahaan maskapai haruslah bersifat mayoritas, dimana ketentuan perundangan nasional Indonesia terkait ownership sesuai dengan pasal 108 (3) UU Penerbangan menyatakan bahwa kepemilikan saham nasional harus tetap lebih besar dari pemegang modal asing (single majority) dengan presentasi yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 adalah minimal 51% untuk kepemilikan saham nasional. Sedangkan untuk ketentuan “control”, peraturan perundangan nasional masih belum mengatur terkait tentang ketentuan akan hal ini.

Ownership dan control atas perusahaan maskapai penerbangan erat kaitannya dengan pemberian “special permission” untuk melintasi suatu negara. Suatu perusahaan maskapai dapat ditolak keberadaanya manakala negara yang dilintasi berkeyakinan bahwa maskapai yang melintas tersebut bukanlah maskapai nasional negara dengan perjanjian bilateral agreement kedua negara. Meskipun tidak ada batasan yang pasti mengenai penilaian tersebut, namun demikian untuk “control” suatu perusahaan maskapai haruslah dibuktikan bahwa perusahaan maskapai adalah benar-benar perusahaan maskapai nasional dengan ciri yang jelas dan manajemen dalam pengambilan keputusan berada di tangan warga negara dimana perusahaan masakapai didaftarkan.

 

Manipulasi “Ownership” dan “Control

“Banyak jalan menuju Roma”, sebuah istilah yang bisa diartikan sebagai banyak cara untuk bisa mencapai tujuan, apalagi dalam berbisnis. Model usaha di industri penerbangan adalah model usaha yang kompleks, dimana dalam setiap langkahnya harus memperhatikan dan memperhitungkan ketentuan internasional mengingat aktivitas usaha ini erat kaitannya dengan kegiatan yang merepresntatif negara.

Memanipulasi ketentuan “ownership” dan “control” bagi para pelaku usaha di bisnis penerbangan Indonesia memanglah sangat mudah. Hal ini disebabkan karena lemahnya pengaturan mengenai ketentuan ini, sehingga memberikan celah bagi para investor, khususnya asing, untuk mensiasati peraturan nasional.di bisnis penerbangan.

Ketentuan nasional kita perihal kepemilikan suatu perusahaan maskapai penerbangan di mata perundangan nasional hanya dilihat dari komposisi kepemilikan saham (ownership) semata yang mensyaratkan kepemilikan mayoritas tanpa melihat aspek lain seperti “control”. Padahal nasionalitas suatu perusahaan maskapai terdiri atas dua elemen yang harus bisa dibuktikan.

Istilah “control” dalam hukum penerbangan dapat dilihat dari komposisi manajerial perusahaan maskapai, dimana hal ini tercermin dari jumlah komposisi untuk posisi penting yang diduduki oleh warga negara lokal di level pimpinan perusahaan penerbangan. Jumlah pimpinan yang berwarga negara lokal perusahaan penerbangan haruslah lebih banyak dibandingkan pimpinan yang berwarga negara asing. Hal lainnya adalah proses pengambilan keputusan, dimana proses pengambilan keputusan suatu perusahaan harus juga bisa dibuktikan berada di tangan manajerial warga negara lokal. Sekalipun kepemilikan saham mayoritas berada adalah berada di tangan warga negara lokal, namun apabila dalam pengambilan keputusan yang strategis ternyata investor asing lah yang berkuasa maka “control” dari perusahaan penerbangan tidak berada di tangan warga negara lokal.

Ciri lain yang bisa dijadikan acuan adalah ciri nyata dari maskapai itu sendiri. Sebuah maskapai asing (misal: Maskapai X) yang berinvenstasi di maskapai negara lain (misal negara: y) lalu menggunakan nama maskapainya untuk maskapai yang diinvestasikannya (misal menjadi: Maskapai Xy (nama negara dimana dia berinvestasi)) dapat diindikasikan bahwa operasional maskapai tersebut dalam tidak dalam “control” maskapai nasional negara dimana investasi ditanamkan. Lebih jauh terkait hal ini, dapat diujikan dari penggunaan pesawat untuk rute penerbangan internasional, dimana untuk tujuan internasional yang akan bertolak dari negara “y” ke negara lain akan menggunakan Maskapai Xy dan via negara home based maskapai X, yang kemudian akan berganti pesawat dengan Maskapai X. Penerbangan menggunakan “Maskapai Xy” ke tujuan langsung luar negeri tentulah akan mendapatkan penolakan dari negara tujuan mengingat negara tujuan akan berkeyakinan bahwa “Maskapai Xy” bukanlah maskapai nasional negara “y” dimana bilateral agreement untuk traffic rights antar negara asal dan tujuan selalu mensyaratkan tentang klausula nasionalitas suatu perusahaan maskapai penerbangan.

 

Konsekuensi ASEAN Sebagai Sebuah Komunitas dalam Bisnis Penerbangan

Perkembangan organisasi kawasan ASEAN menjadi sebuah komunitas kawasan memiliki implikasi yang jauh tehadap perkembangan industri penerbangan baik secara nasional maupun internasional, khususnya di kawasan Asia tenggara. Konsep ASEAN Open Sky misalnya, pada akhirnya akan mempengaruhi konsep tradisional terkait bilateral agreement untuk pertukaran traffic rights antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Begitu pula dalam hal “ownership” dan “control” pada sebuah perusahaan maskapai penerbangan. Terintegrasinya negara-negara kawasan akan mendorong dibentuknya suatu perusahaan penerbangan komunitas, dimana konsep “ownership” dan “control” perusahaan penerbangan ini cukup berbeda dengan mencontoh dari praktik yang berkembang di negara-negara Eropa yang tergabung dalam organisasi European Union (EU).

Dalam formatnya, “ownership” dan “control” suatu perusahaan maskapai penerbangan tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat negara, khususnya di antara negara-negara kawasan yang merupakan anggota organisasi komunitas tersebut. Hal ini, pada akhirnya memungkinkan suatu maskapai penerbangan dimiliki dan dikendalikan oleh dua atau lebih warga negara negara yang berbeda tapi masih dalam satu organisasi komunitas. Perusahaan maskapai penerbangan yang terbentuk pun adalah perusahaan maskapai penerbangan komunitas, dimana investasi warga negara di luar warga negara komunitas “dianggap” sebagai investasi asing,

Hingga saat ini perangkat peraturan mengenai dampak ASEAN sebgai sebuah organisasi komunitas di bidang industri penerbangan belum lah diatur secara terperinci, padahal industri penerbangan adalah industri yang sanagt cepat perkembangannya yang membutuhkan perhatian besar dari pemerintah, mengingat karakteristik industri ini erat kaitannya dengan representatif negara.

ASEAN Community pada akhirnya akan menyebabkan pola industri penerbangan akan menjadi sebuah industri penerbangan yang sangat efektif dan efisien, dengan merubah paradigma-paradigma lama seperti model bilateral agreement untuk pertukaran traffic rights menjadi model multilateral agreement bagi negara anggota komunitas serta mengadopsi model horizontal agreement untuk negara-negara di luar komunitas ASEAN.

Sekalipun hal ini mungkin masih dianggap lama pemberlakuannya bagi pemerintah, namun indikasi serta arah bisnis perusahaan maskapai penerbangan di Asia Tenggara dewasa ini sudah mengarah dan cenderung ke arah sana. Berkaca pada pengalaman perusahaan-perusahaan maskapai penerbangan Eropa, kedepannya, ASEAN Community akan mengeliminasi perusahaan-perusahaan maskapai penerbangan nasional negara-negara anggotanya yang selama ini mendapatkan “keistimewaan” negara akibat tidak mampu bertahan dan bersaing di level manajerial. Perusahaan maskapai penerbangan yang kuat baik secara manajemen, permodalan, maupun pangsa pasar akan “melumat” perusahaan maskapai penerbangan lainnya yang masih dalam satu kawasan baik dengan cara akuisisi perusahaan maupun dengan merebut rute-rute penerbangan, dimana garis-garis ekskulsivitas untuk industri penerbangan tidak lagi menjadi suatu monopoli negara.

[1] Dosen pengajar Hukum Udara dan Angkasa dan Direktur Center for Air and Space Law, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

1 Comment on Perang Antar Maskapai Asia Tenggara

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

code