Pesawat Sipil MH17 Ditembak, Siapa Yang Paling Bertanggungjawab?

Oleh :

Adhy Riadhy Arafah[1]

Jatuhnya pesawat MH17 yang terbang dari Amsterdam (Belanda) menuju Kuala Lumpur (Malaysia) menyisakan tragedi penerbangan sipil yang paling tragis mengingat semua jumlah korbannya yang mencapai ratusan dan semuanya penumpang sipil. Pesawat yang diduga ditembak saat melintasi wilayah perbatasan Ukraina dan Rusia, yang merupakan daerah rawan konflik antara Pemerintah Ukraina dan Pemberontak Pro-Rusia, dianggap sebagai sasaran tembak yang merupakan bagian dari pesawat militer.

Ditembaknya pesawat sipil yang diduga sebagai pesawat militer bukan pertama kalinya terjadi dalam dunia penerbangan. Beberapa peristiwa penembakan pesawat sipil oleh kegiatan militer maupun konflik bersenjata telah berlangsung beberapa kali. Satu diantaranya pada tahun 1983, dimana pesawat Uni Sovyet, Sukhoi Su-15, menembak jatuh pesawat sipil Boeing B-747, perusahaan maskapai Korean Air 007. Pesawat sispil ini diduga merupakan pesawat mata-mata Amerika Serikat yang sedang melakukan aktivitas mata-mata di wilayah Uni Sovyet di daerah dekat Vladivostok dan pulau Sakhalin yang merupakan wilayah larangan terbang. Setelah melakukan investigasi mendalam diketahui bahawa pesawat Korean Air 007 mengalami kesalahan navigasi penerbangan yang mengakibatkan pesawat tersebut melintasi wilayah yang tidak lazim dan memasuki wilayah larang terbang Uni Sovyet.

Area Larangan Terbang

Dalam hukum penerbangan internasional, setiap negara berhak untuk menentukan wilayah larangan terbang tertentu kepada semua pesawat sipil yang akan melintasi masuk ke wilayah negaranya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 9 Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil, dimana penetapan area larangan terbang dapat dilakukan dengan alasan kepentingan militer atau keamanan publik. Lebih lanjut dijelaskan, penetapan area larangan terbang harus diketahui oleh Organisasi Penerbangan Sipil Dunia/International Civil Aviation Organization.

Di bidang militer, penetapan area larangan terbang dimungkinkan manakala ada obyek militer rahasia suatu negara di bawah wilayah udara yang ditetapkan sebagai area larangan terbang. Sedangkan di bidang keamanan publik, area larangan terbang dapat diterapkan manakala dianggap bahwa area larangan terbang tersebut navigasi penerbangannya tidak layak untuk dilalui oleh pesawat sipil sehingga diduga akan berdampak negatif terhadap keselamatan operasional penerbangan sipil.

Diaturnya penetapan area larangan terbang dalam konvensi internasional dan adanya peristiwa penembakan pesawat sipil Korean Air 007 melahirkan perdebatan yang serius mengenai bagaimana pelaksanaan penetapan area larangan terbang manakala terjadi seperti halnya peristiwa Korean Air 007 yang mengalami kesalahan navigasi penerbangan. ICAO pada akhirnya melakukan penambahan ketentuan mengenai pelaksanaan terhadap aktivitas pesawat sipil di area larangan terbang seperti yang termuat di pasal 3bis Konvensi Chicago 1944. Dalam ketentuannya negara peserta Konvensi Chicago 1944 harus bisa menahan diri untuk menggunakan senjata terhadap pesawat sipil yang melintasi area larangan terbang manakala melakukan intersepsi terhadap pesawat sipil. Dalam hal ini, negara kolong berhak untuk memerintahkan pesawat sipil yang terbang di area larangan terbang untuk melakukan pendaratan di bandara tertentu dan menerapkan ketentuan hukum nasional negara kolong tersebut, disamping bahwa setiap pesawat sipil yang melintasi area larangan terbang harus mengikuti setiap perintah yang diperintahkan oleh negara kolong terhadap pesawatnya.

Hingga ketentuan ini berlaku, tindakan gegabah negara kolong menggunakan senjata terhadap aktivitas pesawat sipil yang masuk ke area larangan terbang suatu negara dapat ditekan dan menjadikan negara lebih berhati-hati terhadap penggunaan senjata yang melibatkan aktivitas penerbangan sipil.

Penyerangan Pesawat Sipil Oleh Subyek Non-Negara

Tercatat penyerangan dengan senjata terhadap pesawat sipil tidak saja dilakukan oleh negara melainkan juga dilakukan oleh aktor non-negara. Beberapa penyerangan terhadap pesawat sipil yang dilakukan oleh negara diantaranya; peristiwa penembakan pesawat Libyan Airlines oleh Israel pada 21 Februari 1973 yang menewaskan 108 orang, penembakan Korean Airlines 902 oleh Uni Sovyet yang memaksa pesawat Korean Airlines mendarat di dataran dingin dan menewaskan 2 orang, penembakan Iran Air 655 oleh Amerika Serikat yang menewaskan seluruh penumpangnya yang berjumlah 290 orang dimana pemerintah Amerika Serikat menyatakan penyesalannya dan melakukan ganti rugi sebesar US$131,8 juta kepada keluarga korban pada tahun 1996, dan peristiwa pada 4 Oktober 2001 dimana militer Ukrania melakukan salah tembakan dalam latihan militer mereka dan menghantam pesawat sipil Air Serbia yang sedang terbang dari Tel Aviv ke Novosibirsk dan menewaskan seluruh penumpang.

Adapun konflik bersenjata dengan aktor non-negara yang berdampak pada penembakan pesawat sipil juga terjadi beberapa kali dan memakan banyak korban sipil, diantaranya; penembakan pesawat Congo Airlines pada 20 Oktober 1998 oleh pemberontak Kongo, penembakan pesawat sipil pada 22 September 1993 oleh pemberontak Abkhazian di Georgia yang menewaskan 80 orang, lalu pada 10 April 1988 gerilyawan Afghanistan menembak jatuh pesawat sipil buatan Uni Sovyet yang menewaskan 29 orang.

Hukum internasional sebagaimana yang termaktub dalam Konvensi Chicago 1944 menekankan tanggung jawab negara atas keselamatan dan keamanan penerbangan sipil. Namun demikian ketentuan dalam Konvensi Chicago 1944 tidak untuk subyek hukum internasional lain seperti Pemberontak. Dalam kasus penembakan Iran Air 655 oleh Amerika Serikat misalnya, sangat mudah bagi negara maupun perusahaan maskapai yang menjadi korban untuk melakukan gugatan di Mahkamah Internasional/International Court of Justice. Susahnya menuntut ganti rugi terhadap subyek non-negara yang mengakibatkan kecelakaan pada pesawat sipil tentu akan memberikan dampak yang serius tidak saja bagi perusahaan maskapai, melainkan juga negara dimana pesawat sipil itu terdaftar maupun negara yang warga negaranya menjadi korban kecelakaan.

Tragedi Malaysia Airlines MH 17 yang menewaskan semua penumpang pesawatnya dan kru pesawat akan berdampak kepada siapa yang harus bertanggung jawab?. Bahwa opini penulis, kalaupun diketahui bahwa pelaku penembakan pesawat MH 17 adalah pemberontak Ukraina yang Pro-Rusia maka pemerintah Ukraina tetap bertanggung jawab terhadap aksi ini. Hal ini mengingat bahwa keadaan Ukraina yang tidak aman haruslah diikuti dengan penerpan zona larangan terbang agar pesawat sipil yang melintas dapat mengalihkan rutenya. Di sisi lain, pemerintah Ukraina, selaku penguasa wilayah Ukraina bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan penerbangan sipil di wilayahnya sesuai dengan ketentuan pasal 28 Konvensi Chicago 1944 mengenai kewajiban negara dalam hal memberikan pelayanan keselamatan penerbangan sipil berupa pelayanan navigasi penerbangan.

[1] Dosen Hukum Udara dan Angkasa, Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

code