Ketika Presiden Terbang Dengan Pesawat Komersial

Oleh:

Adhy Riadhy Arafah[1]

 

Ada kebiasaan baru Presiden RI Joko Widodo yang dalam menjalankan tugas dan fungsi negara melakukan perjalanan udara dengan penerbangan komersial. Suatu kebiasaan yang sangat jarang dilakukan oleh para kepala negara di dunia, termasuk Presiden RI periode sebelumnya. Penerbangan ke Semarang misalnya (2/12) dimana Presiden menggunakan penerbangan komersial Garuda Indonesia GA232, kemudian penerbangan ke Yogyakarta (9/12) dengan penerbangan Garuda Indonesia GA204 dalam rangka menghadiri Hari HAM dan Anti-Korupsi Dunia. Aktivitas Presiden ini merupakan bagian dari kegiatan penghematan dan efisiensi anggaran pemerintahan di bawah Kabinet Kerja yang tak sedikit menuai pujian dan penghormatan dari masyarakat Indonesia sebagai bagian contoh Presiden kepada rakyatnya untuk hidup hemat.

Konvensi tentang Penerbangan Sipil Internasional 1944 (Konvensi Chicago) mengklasifikasi pesawat ke dalam dua kategori; pesawat sipil dan pesawat negara, dimana terhadap semua aktivitas pesawat sipil ketentuan Konvensi Chicago 1944 berlaku namun tidak terhadap pesawat negara. Beberapa Konvensi Internasional terkait Hak Keperdataan penumpang terkait ganti rugi terhadap kematian akibat accident maupun keterlambatan juga hanya berlaku terhadap ketentuan pesawat sipil tidak untuk Pesawat Negara.

 

Definisi Pesawat Negara dan Status Hukumnya

Berbicara mengenai definisi ‘Pesawat Negara’, dikatakan sebagai Pesawat Negara di Pasal 3 (b) Konvensi Chicago 1944 adalah pesawat Militer, Kepabeanan serta Kepolisian. Tidak adanya jenis pesawat lain dalam definisi Pasal 3 (b) tidak berarti di luar jenis pesawat tersebut di atas bukanlah Pesawat Negara yang secara otomatis sebagai Pesawat Sipil. Dalam Undang-undang Nasional Indonesia Pasal 1 angka 7 UU Penerbangan (1/2009) mendefinisikan ‘Pesawat Negara’ adalah pesawat udara yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, kepabeananan, dan instansi pemerintah lainnya untuk menjalankan fungsi dan kewenangan penegakan hukum serta tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun Pesawat Sipil menurut Pasal 1 angka 7 dikatakan adalah pesawat udara yang digunakan untuk kepentingan angkutan udara niaga dan bukan niaga.

Dalam praktek internasional, Pesawat Negara diterjemahkan sebagai ‘pesawat yang digunakan dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas Negara’, termasuk di dalamnya adalah Pesawat Kepresidenan yang digunakan dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas Kepresidenan selaku Kepala Negara. Juga merupakan ‘Pesawat Negara’ terhadap Pesawat Sipil yang digunakan atau diperuntukan untuk menjalankan fungsi dan tugas Negara seperti pesawat sipil Garuda Indonesia yang disewa pemerintah untuk perjalanan Presiden selaku Kepala Negara di era Kepresidenan Suharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono.

Beda Pesawat Negara beda pula Pesawat Sipil. Pemberlakuan hukum yang khusus terhadap Pesawat Negara menjadikan Pesawat Negara tidak tunduk terhdap ketentuan Pesawat Sipil baik secara nasional maupun internasional. Terhadap ketentuan tingkat keselamatan maupun keamanannya, Pesawat Negara tidak mengikuti standar layaknya Pesawat Sipil, sehingga terhadap sistem audit, keduanya tidak tunduk layaknya Pesawat Sipil. Sifat dan karakteristik yang sangat berbeda juga terdapat pada status hukumnya, dimana terhadap Pesawat Sipil ketentuan terkait dengan kompensasi atas accident maupun keterlambatan yang mungkin terjadi selama proses penerbangan akan dikenai ketentuan ganti rugi sesuai dengan ketentuan penerbangan sipil nasional maupun internasional sebagai bentuk perlindungan terhadap hak pemakai jasa penerbangan.

Perlindungan dengan pemberian kompensasi baik berupa accident maupun keterlambatan terhadap penumpang pemakai jasa penerbangan Pesawat Negara tidak dikenal karena Pesawat Negara tidak tunduk terhadap ketentuan nasional dan internasional penerbangan sipil. Sehingga gugatan layaknya Pesawat Sipil tidak bisa serta merta dilakukan atas aktivitas Pesawat Negara.

 

Presiden di Pesawat Sipil

Semangat penghematan dan efisiensi anggaran Negara yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan berada di Pesawat Sipil dalam menjalankan tugas Kepresidenan dan Kenegaraan, sejatinya telah menghilangkan status Pesawat Sipil itu sendiri menjadi Pesawat Negara. Perubahan status Pesawat Sipil menjadi Pesawat Negara juga berdampak pada posisi hukum para penumpang yang melakukan perjalanan dengan Presiden RI. Para penumpang yang berada di ‘Pesawat Negara’ tersebut tidak lagi terikat dalam ketentuan penerbangan sipil termasuk di dalamnya terkait ketentuan kompensasi ganti rugi terhadap accident ataupun keterlambatan yang mungkin terjadi selama proses penerbangan. Penumpang pesawat tidak dianggap sebagai penumpang pesawat sipil, sekalipun perolehan tiket dilakukan layaknya penerbangan sipil komersial lainnya.

Pemberlakukan terhadap hal ini juga berlaku pada penumpang sipil yang melakukan penerbangan dengan Pesawat Negara seperti Pesawat Militer. Pada penumpang sipil yang menaiki Pesawat Militer, sekalipun penumpang tersebut dikenai biaya untuk bisa melakukan perjalanan dengan Pesawat Militer, status penumpang di dalam pesawat tersebut bukanlah penumpang layaknya penumpang di pesawat sipil. Sehingga manakala terjadi accident maupun keterlambatan, penumpang tersebut tidak bisa mengajukan kompensasi ganti rugi menurut ketentuan penerbangan sipil, baik ketentuan nasional maupun internasional.

Tanpa bermaksud untuk bertentangan dengan kebijakan hidup sederhana yang ditampilkan oleh Presiden RI Joko Widodo, penulis beranggapan perlu kiranya dipikirkan terkait dengan perlindungan hukum terhadap penumpang komersial dalam ‘Pesawat Sipil’ yang dinaiki oleh Presiden. Pemerintah perlu mengeluarkan suatu aturan terkait perlindungan hukum maupun ganti rugi kompensasi terhadap kebiasaan yang dilakukan oleh Presiden RI terbang dengan menggunakan ‘Pesawat Sipil’. Hal ini diperlukan juga untuk mengantisipasi manakala seandainya Presiden RI melakukan kunjungan Kenegaraan ke luar negeri dengan menggunakan perusahaan maskapai nasional maupun asing, yang sangat dimungkinkan dalam perjalanan tersebut dinaiki oleh penumpang dari berbagai warga negara dengan tujuan ke berbagai negara di belahan dunia.

[1] Dosen Hukum Udara/ Direktur Center for Air and Space Law, Fakultas Hukum Universitas Airlangga

3 Comments on Ketika Presiden Terbang Dengan Pesawat Komersial

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

code