AKU TAKUT TERBANG

Gagal terbangnya Lion Air pada hari Kamis (19/4/2013) di Bandara Ngurah Rai, Bali dengan tujuan Jakarta menjadikan penumpangnya panik. Tawaran perusahaan maskapai untuk terbang dengan maskapai yang sama tapi jadwal yang berbeda (jadwal penerbangan berikutnya) ditanggapi dengan penolakan beberapa penumpang yang mengalami ketakutan akan kecelakaan maskapai Lion Air sebelumnya (13/4/2013). Yang pada akhirnya beberapa penumpang memilih untuk melakukan penerbangan dengan maskapai lainnya. Hal yang menjadi pertanyaan adalah “apakah penerbangan nasional kita sudah tidak begitu amannya sehingga banyak penumpang pesawat terbang sampai ketakutan?”

Industri penerbangan Indonesia adalah industri penerbangan dengan pertumbuhan yang paling tinggi di dunia. Hal ini disebabkan berbagai faktor diantaranya; karakteristik wilayah Indonesia yang terdiri atas berbagai pulau yang dikelilingi oleh lautan, jumlah penduduk yang besar dan pertumbuhan masyarakat kelas menengah yang signifikan yang menjadikan banyak penduduk Indonesia mampu berpergian ke tujuannya dengan menggunakan moda transportasi udara.

Berbagai hal tersebut di atas menjadikan pada akhirnya perusahaan maskapai penerbangan berlomba-lomba untuk berusaha mengakomodir kebutuhan tersebut, disamping hal tersebut merupakan peluang bisnis yang sangat menguntungkan. Perusahaan maskapai penerbangan nasional tak tanggung-tangung untuk melakukan hal tersebut,, mulai dengan menyediakan harga tiket murah agar bisa dijangkau oleh banyak penumpang hingga melakukan pemesanan pesawat besar-besaran yang apabila kita perkirakan nilai transakasinya tentulah sangat luar biasa.

Slogan perusahaan maskapai agar banyak orang bisa terbang menjadi kenyataan, sebagai konsekuensi harga tiket yang murah. Namun demikian dibalik itu semua ada hal yang menjadi perhatian utama yaitu “keselamatan”.

Banyak elemen yang harus diperhatikan dalam setiap penerbangan untuk hal ini; umur armada yang digunakan, manajemen operasi perusahaan maskapai, pelaksanaan ketentuan hukum  hingga pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin hal itu semua. dimana masing-masing hal tersebut merupakan satu rangkaian yang saling mempengaruhi.

Pasal 12 Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil mengatur bahwa negara kolong bertanggung jawab atas pelayanan terhadap semua pesawat yang melintas di atas wilayahnya. Tanggung jawab tersebut meliputi segala hal di dalamnya seperti tanggung jawab dalam memberikan fasilitas dan keselamatan. Undang-undang Penerbangan Nasional Nomor 1 Tahun 2009, pasal 308 (1) memberikan tanggung jawab atas keselamatan penerbangan kepada Menteri yang dalam hal ini berada di menteri Perhubungan. Selanjutnya dikatakan pada pasal 312 (3) bahwa dalam menjalankan kewajiban tersebut Menteri membentuk unit kerja atau lembaga penyelenggara pelayan umum untuk melakukan pengawasan terhadap keselamatan penerbangan nasional. Sehingga dalam hal ini, kecelakaan pesawat yang mengakibatkan lahirnya ketakutan oleh para pengguna jasa penerbangan, menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban melakukan audit terhadap ketentuan keselamatan. Pemerintah dalam setiap kecelakaan pesawat tidak bisa serta merta menyalahkan penyelenggara penerbangan, dalam hal ini perusahaan maskapai seorang diri, melainkan juga harus melakukan evaluasi terhadap kinerja audit yang telah pemerintah lakukan untuk memberikan kepastian keselamatan tersebut, apakah audit yang telah pemerintah lakukan telah benar, terukur dan rutin dilakukan?

 

Kriminalisasi Kecelakaan Pesawat

Sudah menjadi momok yang menakutkan bagi para pihak yang terlibat dalam iindustri penerbangan manakala kecelakaan pesawat terjadi. Hal ini dikarenakan, dalam setiap kecelakaan pesawat harus ada pihak yang disalahkan. Kecelakaan pesawat Garuda Indonesia pada tahun 2007 di bandara Adi Sucipto, Yogyakarta, yang menyeret pilot pesawat Garuda di muka persidangan telah melahirkan perhatian yang serius oleh para pihak yang berkecimpung dalam dunia penerbangan. Menarik untuk dicermati dalam kasus ini adalah manakala seorang Pilot harus duduk di kursi pesakitan pengadilan sebagai terdakwa karena peswat yang dia piloti mengalami kecelakaan.

 

Dalam setiap aktivitas transportasi baik darat, laut, maupun udara, kemungkinan untuk terjadi sutu kecelakaan adalah hal yang mungkin. Bahwa jargon “zero accident” sangatlah bisa terjadi dalam dunia transportasi, dengan catatan “moda transportasi” tersebut tidak beroperasi. Sebuah pesawat yang terbang atau beroperasi sangat mungkin terjadi suatu accident yang menyertainya.

 

Accident bisa terjadi karena beberapa hal, bisa dikarenakan faktor teknis berupa kondisi fisik pesawat itu maupun non-teknis seperti manajemen maupun manusianya. Berbagai faktor diatas memainkan peranan yang penting atas keselamatan dan keamanan aktivitas penerbangan. Namun demikian dalam melakukan investigasi kecelakaan khususnya untuk penerbangan ketentuan Annex 13 Konvensi Chicago 1944 mengedepankan prinsip pencarian sebab kecelakaan agar kecelakaan tersebut tidak terulang kembali daripada mencari siapa yang salah dalam accident tersebut.

Berkaca pada hal di atas, upaya membawa Pilot ke dalam proses pengadilan akibat accident yang dialami dalam menjalankan tugasnya jelas bertentangan dengan prinsip dalam ketentuan Annex 13 Konvensi Chicago 1944. Undang-undang Penerbangan, pasal 357 sampai pasal 369 mengatur mengenai ketentuan tentang investigasi dan penyelidikan kecelakaan pesawat udara.

Dalam ketentuan pengaturannya, pelaksanaan investigasi dan penyelidikan atas kecelakaan pesawat udara dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk komite nasional khusus atas investigasi dan penyelidikan kecelakaan pesawat udara. Dalam menjalankan tugasnya komite ini terdiri atas orang-orang yang berkompeten di bidangnya untuk melakukan investigasi dan penyelidikan, dimana hasil investigasi dan penyelidikannya akan dijadikan suatu rekomendasi dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan dengan penyebab yang samadan bukan sebagai alat bukti dalam proses pengadilan.

Undang-undang Penerbangan dalam hal ini melakukan proses penyelidikan lanjutan terkait dengan penegakan etika profesi, pelaksanaan mediasi dan penerapan aturan atas suatu kecelakaan pesawat udara, komite nasional membentuk Majelis Profesi Penerbangan.

Kriminalisasi kecelakaan pesawat dalam proses ivestigasi dan penyelidikan terhadap kecelakaan pesawat lebih condong berorientasi kepada mencari siapa yang salah. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip internasional terhadap investigasi dan penyelidikan kecelakaan pesawat udara (no-blame policy). Kriminalisasi terhadap pihak yang terlibat langsung dalam aktivitas penerbangan akan berdampak pada kultur atau budaya yang takut akan melapor setiap kejadian yang dianggap tidak wajar dalam aktivitas penerbangan yang dapat berdampak pada keselamtan dan kemanan penerbangan. Yang pada akhirnya akan melahirkan budaya yang tidak sehat dalam mencegah terjadinya kecelakaan pesawat.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*

code